ery.djunaedy

Ttg Kemampuan Evaluasi Pemerintah

Catatan kaki dari kunjungan Presiden di Timur Tengah (1)

Artikel ini adalah un-editted version dari artikel yang dimuat di Pikiran Rakyat, Selasa, 9-Mei-2006:
Lawatan SBY dan Nasib TKI

Bagi kami warga Indonesia yang tinggal di Emirat (United Arab Emirates), tatap muka dengan Presiden SBY hari Selasa lalu adalah anti-klimaks dari apa yang sebelumnya kami rencanakan dengan sangat antusias. Saya bahkan sudah merencanakan judul yang dramatis untuk laporan ini “Mayday bersama SBY: isu-isu perburuhan Indonesia dilihat dari luar negeri”.

Warga Abu Dhabi sudah menyiapkan dokumen 25 halaman berisi pemikiran dan masukan untuk pemerintah, yang terangkum dalam tujuh tuntutan. Pertanyaan kepada Bapak Presiden pun sudah dibagi-bagi kepada mereka yang dipercayakan menjadi juru bicara. Kami warga kota kecil Al-Ain pun tidak ketinggalan dengan permasalahan yang kami kumpulkan sendiri, lengkap dengan satu orang juru bicara.

Tapi semua persiapan yang menggebu-gebu itu mendadak kempes dengan adanya pengumuman dari KBRI Abu Dhabi, bahwa acara tatap muka dengan Presiden yang tadinya Senin malam 1-Mei-2006 (bertepatan dengan Mayday sehingga sangat relevan untuk membahas isu-isu perburuhan) ditunda menjadi Selasa pagi. Bagi kami warga Al-Ain, penundaan itu berarti pembatalan karena jadwal baru ada pada jam kerja di hari kerja.

Tapi perubahan jadwal itupun tidak mengurangi semangat warga Indonesia lainnya untuk datang menghadiri acara tersebut. Terutama mereka yang kebetulan tidak bekerja pada jam itu, atau mereka yang bisa meminta cuti.

Demikianlah akhirnya pertemuan anti-klimaks itupun berjalan selama sekitar satu setengah jam. Hanya sempat diisi oleh wejangan Presiden ditambah dengan satu pertanyaan dari warga.

Surat rekomendasi

Salah satu kejadian terpenting dalam kunjungan kerja Presiden di Timur Tengah adalah dicabutnya Surat Rekomendasi Depnaker untuk TKI yang berangkat ke Timteng. Surat Rekomendasi (biasa dikenal dengan Rekom) adalah surat yang dikeluarkan Depnaker untuk seorang pekerja yang menyatakan bahwa Depnaker sudah mengetahui kejelasan pekerjaan orang tsb, termasuk sudah melihat kontrak kerjanya dll. Maksudnya tentu saja baik, karena selama ini banyak TKI yang berangkat tanpa kejelasan apa pekerjaan yang menunggu mereka di tanah seberang.

Tetapi karena memang birokrasi Indonesia adalah juara mempersulit, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Surat Rekom yang tadinya hanya ditujukan untuk TKI sektor informal (dalam arti sponsor/majikan di luar negeri adalah perorangan, bukan institusi) dan hanya berlaku ketika pertama kali berangkat atau ketika perpanjangan kontrak, maka dalam prakteknya Surat Rekom ini juga diberlakukan kepada TKI yang bekerja di sektor formal dan juga TKI yang kembali ke tanah air dalam rangka cuti.

Pengurusan rekom harus dilakukan di Ciracas, Kampung Rambutan, Jakarta. Bayangkan saja ketika ada TKI (sektor formal) yang sedang cuti atau dinas di Indonesia, yang tidak tahu menahu ttg masalah rekom ini, ternyata dihambat ketika check-in di bandara karena tidak punya rekom. Dan ketika akan mengurus, ternyata pengurusannya di Ciracas.

Sudah banyak sekali cerita yang beredar mengenai pemerasan yang dilakukan oleh sindikat pemeras dari kalangan birokrasi. Saya berani mengatakan sindikat karena tidak mungkin mereka beroperasi sendiri. Dan saya yakin kebenaran cerita itu karena mereka yang bercerita semuanya berani menampilkan identitas mereka (bukan cerita burung) sehingga bisa dikonfrontasi.

Tetapi apakah pemerintah, dalam hal ini Depnaker mau ambil peduli?

Catatan kaki

Inilah yang seharusnya menjadi catatan kaki dari kunjungan kerja Presiden di Timteng. Ketika di Doha, Qatar, sehari sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Presiden menyatakan akan membatalkan aturan ttg Surat Rekom, ada dua kesimpulan yang bisa kita tarik, yang bisa menunjukkan betapa bobroknya pengawasan kerja birokrasi kita.

Pertama adalah ternyata birokrasi kita tidak bisa mengawasi dirinya sendiri, sehingga kegiatan-kegiatan evaluatif selalu dilakukan oleh tingkatan yang lebih tinggi, bahkan tertinggi (dalam hal ini Presiden sendiri). Surat rekom itu dibuat berdasarkan kebijakan tingkat menteri, bahkan prosedurnya adalah ditingkat dirjen.

Banyak sekali indikasi yang bisa dijadikan bahan evaluasi bahwa aturan yang ditetapkan dirjen itu sudah dijadikan ajang pemerasan di bandara. Banyak suara-suara yang jelas melaporkan hal ini.

Tetapi apakah Sang Dirjen peduli? Entah apakah sang menteri peduli atau tidak, yang jelas tidak apa perubahan apapun bahkan setelah banyak suara gencar yang mengutuk pemerasan dibalik surat rekom ini.

Sampai akhirnya Presiden sendiri yang mendengarkan masalahnya secara langsung dari korban-korban pemerasan itu di luar negeri.

Kedua, ternyata bahkan Presiden pun perlu ke luar negeri terlebih dahulu, baru bisa mendengarkan suara-suara keberatan dengan lebih jernih, dan bisa memandang permasalahan dari sisi yang sama sekali berbeda. Pertanyaannya tentu saja: kenapa hal ini tidak terjadi di tanah air?

Jawabannya bisa beragam. Barangkali memang Presiden belum menerima laporannya. Tetapi ini justru menunjukkan betapa terasingnya posisi Presiden dari kehidupan warganya. Dan kalau memang ini jawabannya, seharusnya Presiden memberikan porsi lebih banyak pada sesi tanya jawab dibandingkan sesi wejangan. Setidaknya dalam acara tatap muka dengan warga Indonesia di luar negeri, jangan hanya ada satu pertanyaan saja karena kesannya hanya jadi syarat dan formalitas saja. Kalaupun waktunya mendesak, seharusnya wejangannya yang dipangkas bukan pertanyaan warga.

Terlebih lagi, kebetulan saja surat rekom memang menjadi masalah yang dihadapi oleh kami-kami ini di Emirat. Tapi bagaimana dengan masalah-masalah besar lainnya yang hanya ada di tanah air dan tidak sempat terekspos di luar negeri?

Cobalah tanya pendapat para TKI itu ttg terminal 3 di bandara Sukarno-Hatta yang dibuat khusus untuk menangani kedatangan TKI dari luar negeri. Hampir semuanya (bukan hanya TKI di Timteng) pasti akan mengatakan bahwa terminal 3 seharusnya ditutup karena sudah menjadi ajang pemerasan sistemik. Banyak kawan yang sampai rela menyuap petugas imigrasi agar tidak digiring ke terminal 3, daripada kehilangan lebih banyak uang di sana.

TKI sebagai obyek yang berkepentingan langsung di sana jelas-jelas memilih agar Terminal 3 ditutup. Tapi coba tanyakan hal yang sama kepada Depnaker. Jawaban standar yang bisa ditebak adalah bahwa pemerasan itu dilakukan oleh oknum.

Entah apa sebabnya masalah Terminal 3 ini luput dari perhatian Pak Presiden. Setelah beliau pulang, kita tidak tahu apakah masalah ini akan diingat.

Tanpa intervensi Presiden, tampaknya mustahil untuk mengharapkan para menteri untuk melakukan perbaikan internal, apalagi dirjennya. Meminta Depnaker untuk memperbaiki Terminal 3 adalah sama dengan meminta Polri untuk memperbaiki masalah SIM di kantor Satlantas di Kali Deres. Seluruh dunia tahu bahwa pengurusan SIM di Kali Deres masih dikuasai oleh praktek percaloan, hanya para birokrat yang tidak tahu. Seluruh TKI tahu kalau Terminal 3 sepatutnya ditutup, hanya pejabat Depnaker yang tidak tahu.

Rantai pemerasan

Ada beberapa poin lain yang menjadi tuntutan warga Indonesia yang tinggal di Emirat ini kepada Presiden, termasuk dihapuskannya paspor khusus TKI. Ketiga tuntutan yang disebut dalam artikel ini (penghapusan surat rekom, penutupan terminal 3, dan penghapusan paspor khusus TKI) pada intinya ingin menutup pintu-pintu pemerasan bagi TKI, terutama yang bekerja di Timteng.

Sangat sulit sekali memberikan gambaran betapa susahnya bekerja untuk orang Arab, kecuali mereka pernah datang ke sini untuk melihat sendiri. TKW kita sangat populer di kalangan orang Arab justru karena TKW kita tidak pernah protes. Mulai dari tugas yang normal seperti menyapu, mengepel, memasak, sampai yang tidak wajar seperti cuci mobil, menguras kolam renang, bahkan memijat majikan. Majikan Arab dikenal tidak pernah memberikan waktu untuk beristirahat kecuali waktu tidur malam.

TKI kita itu sudah diperas di tempat kerjanya, melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang seharusnya mereka berikan. Janganlah kemudian negara ikut-ikutan memberikan peluang bagi birokrasinya untuk menjadi pemeras juga. Surat rekom, paspor khusus TKI, dan terminal 3 adalah satu rantai pemerasan di mana TKI harus ditandai sebagai TKI.

Mungkin maksudnya baik, agar bisa dibantu. Petugas bandara Changi, Singapura, pun memberikan tanda khusus kepada para TKW yang akan pulang kampung. Maksudnya agar para TKW itu bisa dikenali dan dibantu untuk menemukan pintu pemberangkatan pesawat.

Tapi bila di Changi para TKW itu benar-benar dibantu, di Cengkaren di tanah air sendiri, bukan hanya bantuan yang datang, pemerasanlah yang lebih sering terdengar. Paspor khusus TKI seolah jadi kutukan, yang menggiring semua TKI ke liang pemerasan.

Ajakan artikel ini adalah: memberi tanda khusus TKI jelas-jelas sudah menjadi pintu pemerasan. Selain menghapuskan semua hal yang mengarah ke pemerasan, adalah lebih penting untuk melakukan pemberdayaan bagi TKI. Pemberdayaan inilah yang seolah dihilangkan oleh pemerintah dengan berbagai aturan yang menyebabkan para TKI menjadi sitting duck yang siap dimangsa.

Bersambung ke bagian kedua