ery.djunaedy

Dari Mana Kita Mulai

Ketika Jan Sundell, seorang pakar kesehatan berlatar belakang insinyur, bertanya dalam presentasinya, “Mengapa kita perlu ventilasi?”, pikiran saya langsung meloncat ke tanah air di mana hampir seluruh bangunan rumah tinggal berventilasi alami. “Seluruh teori ventilasi akan kehilangan relevansinya, karena teori ventilasi di Eropa dibangun sebagai respon dari ditutupnya suplai udara segar dari luar dalam rangka penghematan energi. Mana ada hambatan suplai udara segar di rumah-rumah di Indonesia, wong salah-salah bisa masuk angin,” demikian kurang lebih hasil lamunan saya.

Tetapi lamunan saya buyar ketika mendengar kuliahnya ttg negara berkembang. Dari beberapa studi di sana, bisa ditarik hubungan antara “unvented burning of biomass” dengan kesehatan, di antaranya infeksi respiratori akut, penyakit paru-paru kronik, dan kanker paru-paru. “It has been estimated that such solid fuel use in developing countries might be responsible for nearly 4% of the global burden of disease.”

Angka 4% itu adalah data dari WHO dan kalau diterjemahan angka itu menjadi sekitar 2 juta kematian prematur per tahun. Dan yang terkena adalah para ibu dan anak.

Langsung terbayang di benak saya sosok ibu dari kawan saya, istri penjaga SD kami, yang seringkali terlihat sedang meniup kayu bakar ketika menyalakan api untuk menggoreng ubi yang nantinya dijual kepada kami ketika istirahat.

Ternyata suplai udara segar hanyalah satu segi dari ventilasi. Banyak sekali sisi lainnya, salah satunya adalah kontrol polutan di dalam ruangan. Dan di titik ini, kita kalau jauh dibandingkan dengan negara maju.

Sick Building Syndrome (SBS) dan Building Related Illness (BRI) bukanlah dongeng yang hanya ditemukan di negara-negara maju. Dalam skenario yang berbeda, tapi tidak kalah seriusnya, keduanya juga ditemukan di negara-negara berkembang.

Di satu sisi kita menghadapi masalah-masalah fundamental (seperti kebersihan) tetapi di lain pihak teknologi sudah sangat maju dan menangani masalah-masalah yang baru (seperti kenyamanan dan produktivitas). Kalau kita harus mengejar, dari mana kita harus mulai?

***

Pertanyaan yang serupa juga muncul ketika saya membaca buku terbaru Hernando de Soto berjudul “The Mystery of Capital”. Subjudulnya sangat menarik, “Why capitalism triumphs in the west and fails everywhere else?”

Buku ini adalah tanggapan de Soto terhadap kuliah negara-negara maju kepada negara-negara miskin: “stabilize your currencies, hang tough, ignore the food riots, and wait patiently for the foreign inverstors to return.” Pola seperti ini selalu diajarkan oleh negara-negara maju ketika ada negara yang ditimpa krisis, termasuk Indonesia. De Soto berargument, “these remedies are clearly not enough. Indeed, they fall so far short as to be almost irrelevant.”

Ada proses yang terlewati, sesuatu yang sudah dianggap biasa saja di negara maju, tetapi tidak ada di negara-negara miskin. Di buku itu de Soto menggambarkan bahwa “the major stumbling block that keeps the rest of the world from benefitting from capitalism is its inability to produce capital.”

Waah, saya baru tahu, bahwa di tengah semua euphoria terhadap kapitalisme, ternyata kita tergolong bangsa yang tidak bisa menghasilkan kapital. Padahal mewujudkan kapital adalah dasar kemajuan dalam kerangka kapitalisme yang tidak akan bisa diraih tanpanya, “no matter how eagerly their peoples engage in all the other activities that characterize a capitalist economy.”

“The poor inhabitants of these nations — the overwhelming majority — do have things, but they lack the process of representation of property and create capital. They have houses but not titles; crops but not deeds; business but not statutes of incorporation.”

“The inhabitants of these countries possess talent, enthusiasm, and an astonishing ability to wring a profit out of practically nothing.” Cobalah lihat di jalanan di Jakarta. Tidak bisa kita berjalan “without someone trying to make a deal with you.” Tapi semuanya seolah-olah hampa, mati, tidak bisa bergerak, karena dalam kerangka kapitalisme, semuanya properti itu haruslah direpresentasikan sebagai kapital.

Dan nilai properti yang disebut sebagai dead capital oleh de Soto itu bukanlah main-main: 9.3 triliun dolar Amerika. Lebih dari dua puluh kali lipat dari seluruh investasi langsung ke seluruh negara dunia ketiga selama sepuluh tahun sejak 1989. Tapi semuanya itu mati, ndak bisa dijadikan modal untuk perkembangan selanjutnya.

Tapi uang sebegitu banyaknya tersebar dalam bentuk rumah petak berdinding plastik di pusat kota Port Au Prince di Haiti, dalam bentuk rumah semi permanen di kampung-kampung di Mesir, dalam bentuk usaha extra-legal di Filipina, dan seterushnya.

Di Jakarta? Coba lihat di pinggir-pinggir jalan, betapa banyak usaha extra-legal yang terpaksa hanya jalan di tempat karena memang susah untuk dikembangkan lagi. Lihatlah pedagang sepatu atau pakaian di kaki lima, tidak sedikit yang bermodal puluhan juta. Berapa banyak usaha yang seharusnya bisa dijadikan jaminan usaha, tetapi tidak bisa, semata-mata karena izin usahanya tidak ada.

Mengurus izin? De Soto dalam risetnya mencoba untuk membuka usaha garmen di pinggiran kota Lima, Peru. Tujuannya adalah untuk merintis usaha baru yang legal. Mereka berhasil mendapatkan izin setelah bekerja enam jam sehari (mengisi formulir, antri, jalan-jalan naik bis ke kantor pemerintah, dst) selama 289 hari. Biayanya adalah USD 1,231 atau sekitar tiga puluh satu kali upah minimum di sana. Dalam kasus pengusaha angkot, penelitian mereka menemukan bahwa seluruh proses perijinan memakan waktu 26 bulan.

Mereka juga meneliti bagaimana proses seseorang bisa membangun rumah dan mendapatkan sertifikat kepemilikan, sehingga rumahnya bisa dijadikan modal. Di Peru, prosesnya melibatkan 52 kantor pemerintah. Di Filipina ada 53 kantor pemerintah dan swasta yang perlu dilewati, dengan total waktu antara 13 sampai 25 tahun. Di Mesir ada 31 kantor pemerintah dan swasta yang harus dilewati dengan total waktu 6 sampai 11 tahun. Di Haiti: 19 tahun.

Sayangnya mereka tidak meneliti bagaimana dengan Indonesia, tapi rasanya kok nggak jauh beda. Kebayangkan bagaimana penghuni bantaran kali Ciliwung ingin mendaftarkan hak kepemilikan rumahnya?

Mereka semuanya akhirnya memilih untuk tetap tinggal di dunia yang extra-legal, untuk tidak menyebutnya ilegal. Bukan karena mereka tidak mau menjadi legal, tetapi memang sulit sekali, dan mahal, untuk menjadi legal. “Inevitably, migrants do not so much break the law as the law breaks them — and they opt to stay out of the system.”

Bottomline is: ada ABC yang terlewati dalam penerapan kapitalisme di negara-negara dunia ketiga. Dan de Soto menyarankan agar kita kembali berkaca kepada sejarah Amerika dan Eropa di awal Revolusi Industri, atau kepada Jepang belum lama ini di akhir perang dunia kedua, dan melihat apa yang pertama kali mereka lakukan: implementasi aturan kepemilikan.

Saya sih bukannya pembela kapitalisme, tapi sistem ekonomi apapun yang kita pakai, pada akhirnya keberhasilan ekonomi tetap harus dibangun di atas keteraturan sistem properti. Bagaimana mau membangun ekonomi kalau sebagian besar usaha di negeri ini berada di luar hukum?

***

Anda lihat benang merahnya? Ada sebuah kondisi di mana kita tertinggal jauh, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana untuk mengejar ketertinggalan itu. Di satu sisi, kita bisa langsung meloncat ke atas perahu dan mengikuti arus kemajuan. Di sisi lain, kita bisa bergerak dari awal.

Hernando de Soto dalam bukunya tadi sangat menggarisbawahi metode yang kedua. Back to basic, start from scratch, and advanced movements will come so fast right after that. Contoh yang paling nyata adalah Jepang, yang harus memulai segalanya dari nol di akhir perang dunia kedua. Dalam waktu dua tiga puluh tahun, mereka bisa mencapai kedudukan yang sama dengan apa yang diraih oleh Amerika dan Eropa selama ratusan tahun.

Tapi kan kita tidak bisa menutup mata terhadap kemajuan, dan sepenuhnya berkonsentrasi kepada perjalanan sejarah para pendahulu yang dianggap berhasil. Dalam hal ini saya teringat kepada sekelompok jamaah Islam yang menolak pelaksanaan beberapa hukum Islam yang fundamental, semata-mata karena menurut analisis mereka kita masih berada dalam fase Makkah, sementara hukum-hukum itu ditetapkan dalam fase Madinah. Mengikuti jejak pendahulu adalah salah satu bagian dari back to basic, tapi itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa hukum Islam sekarang ini sudah lengkap dan harus dilaksanakan semuanya.

Saya pikir kita perlu mendekati segala permasalahan yang begitu kompleks di tanah air ini seperti seorang dokter mengobati penyakit parah: biang penyakitnya diobati, tapi symptoms-nya pun harus ditangani terlebih dahulu dan dengan penanganan yang tidak kalah seriusnya. Hampir dalam setiap permasalahan kompleks yang kita hadapi kita bisa memilah mana yang inti dari masalah dan mana turunan dari masalah itu.

Kembali kepada masalah teknologi, riding the waves on the edge of the advancement of technology, tidak lebih dari “sekadar” menghilangkan symptoms. Inti dari penyakitnya adalah penguasaan terhadap ilmu-ilmu dasar tempat tumbuhnya semua kemajuan teknologi.

Dalam kasus ventilasi, segala macam teori kenyamanan termal dan kaitannya dengan produktivitas kerja hanyalah merupakan symptom, masalah sekunder. Bukannya tidak penting, tapi tidak akan menyelesaikan seluruh permasalahan. Inti permasalahannya barangkali terletak pada hygiene, kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan dari semua sumber polutan. Seperti kata Jan Sundell dalam kuliahnya, “Ventilation is not primarily about natural, hybrid, or mechanical ventilation, nor primarily about fans, ducts, energy conservation, or CFD-modelling. Ventilation is about hygiene and health, about outdoor airflows, about creating an air quality indoors that means a healthy and comfortable environment for the occupants.”

Tidak heran kalau KTT Bumi yang baru lalu di Johannesberg menghasilkan program yang sangat menukik pada inti permasalahan dunia: pengadaan air bersih untuk rakyat miskin. Air bersih, saudaraku. Saya sampai termangu melihat kenyataan ini, betapa kita belum terlalu jauh beranjak dalam peradaban kita yang semakin bingar.

Eindhoven, 17 September 2002