ery.djunaedy

Singapura: ttg penegakan hukum

“Sila berhati-hati ruang di platform.”

Kalimat itu yang menarik perhatian saya ketika kembali naik kereta api di Singapura. Saya tertarik pada kalimat itu karena pertama, kalimat itu belum ada ketika saya meninggalkan Singapura enam bulan yang lalu, kedua, saya tidak mengerti arti kalimat itu.

Saya tetap tidak akan mengerti maksud kalimat itu sekiranya tidak ada terjemahan Bahasa Inggrisnya. “Please mind the platform gap.”

Kalau misalnya saya tunjukkan kalimat ini kepada kawan saya orang Melayu Singapura, kemungkinan besar dia pun tidak akan paham. Tapi kalimat itu toh tetap ditulis sebagai wujud konsistensi Singapura terhadap aturan yang dibuatnya sendiri, bahwa bahasa resmi negara ada empat, Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Jadilah peringatan itu di tulis dalam empat bahasa di setiap pintu kereta api. Sekalipun anak-anak muda Melayu lebih paham peringatan itu dalam Bahasa Inggris.

Lepas dari kontroversi “penindasan” a la Singapura, bahwa kaum Melayu ditindas lah, bahwa korupsi tetap saja terjadi lah, dst, dst, saya melihat konsistensi yang sangat nyata di kehidupan publik di Singapura. Lupakanlah sejenak isu supremasi ras Cina, lupakanlah sejenak isu demokrasi timpang. Lihatlah kehidupan sehari-hari rakyat Singapura, dan bandingkan itu semua dengan kehidupan rakyat Indonesia.

Tentu saja jangan lihat perbedaan kemakmurannya. Tapi lihat ketertiban dan konsistensi pelaksanaan hukumnya.

***

Seorang polisi lalu lintas tiba-tiba menjadi terkenal karena menolak suap sebanyak 5000 dolar dari seseorang yang melanggar batas kecepatan. Si pelanggar selain dikenai hukuman karena pelanggaran lalu lintas, juga terpaksa berurusan dengan Biro Anti Korupsi. Sang polisi dengan bangga mengatakan “Beraninya dia tidak menghargai seragam saya.”

Saya rindu mempunyai polisi dengan kebanggaan seperti itu. Kebanggaan terhadap korps dan seragam yang dikenakannya. Sedemikian bangganya, sehingga mereka akan merasa terhina kalau disuap.

Mana ada polisi Indonesia yang dapat berdiri tegak dan bangga, tanpa merasa malu bahwa mereka terkadang harus rela menutup muka untuk menerima suap. Jangankan 5000 dolar, 50.000 rupiah pun sudah menimbulkan selera.

Saya juga rindu melihat aparat negara yang demikian bangga dengan identitasnya sebagai muslim. Sedemikian bangganya, sehingga mereka menolak untuk disuap.

***

Seorang remaja melewati pemeriksaan bea cukai ketika tiba di Sigapura dari Johor Baru, Malaysia. Matanya merah, dan karena kecurigaan petugas, dia diminta untuk melakukan pemeriksaan urin. Ternyata positif ekstasi. Jadilah dia dituntut dan dihukum karena penyalahgunaan narkoba.

Sang remaja adalah korban pertama dari pelaksanaan undang-undang penyalahgunaah narkoba di tahun 2000. Dengan undang-undang ini, si pemakai pun dapat dikenakan hukuman penjara. Kalau pengedarnya sih sudah tidak ada ampun lagi: gantung.

Yang lebih hebatnya lagi, dalam kasus tadi, ekstasinya tidak dikonsumsi di Singapura. Tidak juga di Johor Baru. Tetapi beberapa bulan yang lalu ketika sang remaja menghadiri pesta mabuk di Australia.

Saya rindu melihat hukum narkoba ditegakkan dengan tegas, tanpa pandang bulu. Betapa ngeri melihat merajalelanya narkoba di kampung-kampung kita, betapapun spanduk anti-narkoba bergantungan di depan-depan lorong.

***

Betapa justru ketika hidup di negeri orang, saya dapat merasakan supremasi hukum. Kalau di negeri cina ini saya dapat merasakan tegaknya hukum, mengapa tidak di negeri muslim?

Eindhoven 04.01.2002