ery.djunaedy

Menuju kelas dunia dengan sistem PNS: laporan hari ketiga

Tes hari ketiga sebenarnya kurang seru untuk diceritakan, walaupun sebenarnya sangat unik, yaitu tes psikologi. Di mana uniknya? Ya karena setahu saya hanya di Indonesia lah para calon dosen ini harus mengikuti pemeriksaan psikologi. Saya tanya kiri kanan, belum pernah saya menemukan negara yang menggunakan tes psikologi dalam rekrutmen profesor.

Tapi apanya yang mau diceritakan? Saya disuruh menambah bilangan sampai mau muntah, terus diminta menggambar orang (laki-laki dan perempuan — nuwun sewu, yang saya gambar adalah peserta tes di sebelah kanan-depan saya dan juga psikolognya yang sedang mengoreksi hasil tes) serta pohon kayu (yang saya gambar pohon kribo tapi saya tulis sebagai pohon beringin). Tidak ada gunanya untuk diceritakan.

Yang ingin saya ceritakan justru pembicaraan saya dengan seorang kawan tentang tugas-tugas CPNS, serta pertanyaan Pak KK tentang bagaimana kinerja CPNS dalam mengerjakan tugas-tugas tsb dapat diukur.

Layaknya mahasiswa di musim ujian, di pagi hari ketiga itu saya langsung bertanya kepada kawan saya tentang tes-tes sebelumnya. Bagaimana dia menjawab ttg Pancasila versi M. Yamin, bagaimana dia ditanya dalam wawancara, dll. Saya pun mengeluhkan tentang tuntutan pewawancara untuk hadir sebagai CPNS sepanjang tahun mulai 1 Januari 2008.

Kawan saya ini bilang, “Mas, kalau status kita masih sebagai CPNS, kita kan nggak boleh ngajar, nggak boleh membimbing tugas akhir, dan nggak boleh publikasi.” HAH! saya benar-benar kaget. Saya memang sampai sekarang belum membaca aturan tertulis ttg masalah ini, tapi saya yakin informasi kawan saya itu akurat karena beliau adalah salah seorang “maganger”, sudah magang di ITB.

Teaching, advising, dan publication adalah tiga modal utama seorang akademisi. Kalau ketiga hal ini dipangkas, habislah sudah karir sang akademisi itu. Lantas kenapa CPNS dilarang untuk melakukan tugas yang justru menjadi tolok ukur kinerja mereka? Lagi-lagi, saya menuding sistem PNS yang membuat sistemnya jadi aneh.

Coba kita lihat masalah mengajar. Seorang CPNS katanya sih boleh-boleh saja masuk ke dalam kelas dan memberikan kuliah kepada mahasiswa. Tapi namanya tidak boleh tercantum dalam rooster sebagai instruktur suatu mata kuliah.

Sama halnya dengan masalah bimbingan tugas akhir. Boleh-boleh saja seorang CPNS membimbing tugas akhir seorang mahasiswa, tapi namanya tidak boleh tercantum sebagai pembimbing.

Masalah publikasi? Sama saja. Seorang CPNS boleh-boleh saja menerbitkan hasil penelitiannya. Tapi hasil penerbitan itu tidak akan dihitung dalam mendukung kenaikan pangkat. “Lhah”, kata saya, “kita yang CPNS kan perlu publikasi sebanyak-banyaknya untuk mendukung karir kita, kok malah tidak boleh publikasi.”

Kawan saya itu menjawab, “ditabung saja dulu, Mas.” Maksudnya hasil penelitiannya tidak perlu diterbitkan dulu, melainkan disimpan sampai SK Pengangkatan sebagai PNS keluar. Alternatif ini hanya bisa dilakukan kalau masa penantian CPNS adalah sekitar setahun. Lebih dari itu, maka hasil penelitian kita akan basi.

Titik permasalahannya

Aturan yang tidak masuk akal ini (bahwa CPNS tidak boleh mengajar bla bla bla) adalah warisan sejarah masa lalu. Di jaman baheula, universitas di Indonesia merekrut dosen sejak dari sarjana, dan baru kemudian disekolahkan ke jenjang master dan doktor. Karena itu, (mungkin) memang wajar kalau CPNS dilarang mengajar, dilarang membimbing, dst dst, karena yang berstatus CPNS itu baru saja lulus sarjana.

Masalahnya kan sekarang ini dunia sudah berubah. ITB sudah mensyaratkan semua kandidat dosen mempunyai kualifikasi doktor. Lhah, kok ketika diterima menjadi CPNS terus dihukum dengan aturan-aturan yang tidak jelas manfaatnya itu.

Coba bayangkan kalau sobat saya Riza Muhida yang sudah mencapai jenjang Associate Professor di Malaysia, dan kemudian diterima sebagai dosen melalui CPNS, terus tidak boleh mengajar, apa kata dunia? OK OK, kan sebenarnya masih diperbolehkan mengajar (maksudnya masuk kelas dan memberi kuliah dan tutorial dan ujian dan lain-lain). Yang tidak diperbolehkan adalah mencantumkan nama di dalam rooster bahwa sang CPNS mengajar mata kuliah TF-XXXX.

Di sinilah letak keberatan saya, dan di sinilah letak tidak adilnya aturan ini untuk kami para akademisi lepas (yang tidak terikat ikatan dinas dengan instansi manapun). Bagi saya seorang akademisi lepas, sangatlah penting bagi riwayat karir akademik saya untuk mempunyai kejelasan status, bahwa saya di tahun tertentu semester tertentu mengajar mata kuliah tertentu.

Bukan, bukan. Ini bukan masalah ego atau masalah gagah-gagahan atau masalah mentang-mentang. Plain and simple, ini adalah masalah masa depan dan peluang mencari kerja (kembali) di pasaran global.

Mari kita berandai-andai. Katakanlah saya lolos seleksi kali ini, dan diterima sebagai CPNS. Kemudian saya kembali ke ITB, dan terpaksa menghadapi aturan konyol ini dan tidak terdaftar sebagai pengajar mata kuliah apapun, dan tidak terdaftar sebagai pembimbing tugas akhir apapun. (Walaupun tetap saya akan dipekerjakan untuk membantu mengajar beberapa mata kulian dan membantu membimbing beberapa tugas akhir).

Setelah masa waktu tertentu (setahun? dua tahun? semoga tidak lebih lama dari itu, but who knows?), status CPNS saya akan dievaluasi untuk pengangkatan menjadi PNS. Katakanlah di titik itu, ada masalah sehingga proses pengangkatan saya jadi terhambat.

Apa masalah itu? Ya anda pikirkanlah sendiri, seribu satu masalah kan bisa timbul di rantai birokrasi PNS. Berkas saya kan harus melewati beberapa meja di ITB, terus beberapa meja di Diknas, terus beberapa meja di apa itu kantor namanya, Kantor MenPAN. Anything can happen in between, mulai dari berkas yang hilang sampai pada kriteria yang tidak terpenuhi.

Singkatnya, bayangkanlah misalnya setelah setahun dan ternyata pengangkatan saya tertunda. Tentu saya akan memilih mencari kerja lagi daripada harus menunggu keputusan birokrasi yang tidak jelas itu. Dan ketika saya melamar untuk menjadi dosen di tempat lain, saya pasti akan ditanya ttg mata kuliah apa yang saya ajarkan di semester lalu. Apa yang harus saya katakan?

No Sir, I did not teach anything. In fact, I was not allowed to be the instructor for any of the classes. Well of course I ended up teaching some of the courses, but I was just helping another instructor to run the course for them.

I would look like a complete idiot trying to make his way to a teaching post.

Bagaimana seharusnya?

Semua orang juga tahu bagaimana seharusnya ITB memperlakukan dosennya yang berstatus CPNS. Perlakukan mereka sebagaimana mereka akan diperlakukan di universitas lain di dunia ini: treat them as your peer, as faculty members.

Banyak yang lupa bahwa dunia akademik itu dunia tanpa kasta, semua orang dipandang sebagai peer, kolega, teman sepermainan. Penilaian paling berbobot di dunia akademik adalah peer-review, penilaian kawan sepermainan kita sendiri.

Tentu, saya tidak lupa dengan senioritas. Saya tidak akan bermimpi untuk melupakan guru-guru saya yang sudah mendidik saya sampai sekarang. Tapi senioritas tidak lalu membuat si anu tidak boleh mengajar karena masih junior. Faculty member itu dipekerjakan untuk membangun penelitian di bidang keahliannya sendiri dan kemudian membangun mata kuliah dari hasil penelitian itu.

Karena itu seharusnya dosen-dosen baru di ITB itu diberi kebebasan untuk mengajar dan meneliti, dan untuk tahun pertama dibebaskan dari kewajiban administratif. Bahwa mereka masih berstatus CPNS, ya di mana-mana juga dosen baru tetap akan mengalami evaluasi untuk sampai mendapatkan kontrak permanen (tenured, kalau di Amerika). Ketika menghadapi evaluasi pengangkatan, ya silakan dievaluasi berdasarkan apa yang sudah dilakukannya.

Menjawab pertanyaan Pak KK: siapa yang mengevaluasi, bagaimana caranya mengevaluasi, apa kriterianya, bagi saya sistem evaluasi dan promosi bisa dibangun dengan mudah kalau sejak dari rekrutmennya sudah seperti yang saya ungkapkan di atas. Tinggal lihat saja praktek-praktek terbaik yang dilakukan oleh berbagai universitas kelas dunia.

Dari segi mengajar, misalnya, kan ada evaluasi mahasiswa. Setiap mahasiswa sebelum ujian akhir wajib memberikan evaluasi terhadap mata kuliah berikut dosennya. Untuk mata kuliah baru terutama yang diberikan oleh dosen baru, harus ada presentasi awal yang dihadiri oleh seluruh faculty members, dan kemudian pada waktu-waktu tertentu ada seorang dosen senior yang masuk ke dalam kelas untuk sit-in mengikuti kuliahnya. Kemudian ada nilai yang diberikan kepada mahasiswa, yang bisa dijadikan alat evaluasi terhadap mata kuliah itu. Kalau nilainya rapat kanan, artinya sebagian besar mahasiswa mendapatkan nilai D dan F, maka tentu ada masalah dengan mata kuliahnya atau dosennya. Demikian juga kalau nilainya rapat kiri, artinya sebagian besar mahasiswanya mendapatkan nilai A, ini akan menimbulkan pertanyaan apakah sedang terjadi inflasi nilai A?

Di universitas kelas dunia tidak jarang sebuah mata kuliah dipilih untuk dinilai oleh penilai eksternal. Seluruh berkas mata kuliah dikirimkan kepada sang penilai eksternal, termasuk hasil ujian mahasiswa dengan nilai tertinggi dan terendah. Sang penilai akan melihat seluruh berkas mata kuliah, melihat ujian akhirnya, dan menilai ulang hasil ujian mahasiswa dengan nilai tertinggi dan terendah. Kemudian dia akan memberikan komentar terhadap isi mata kuliah, dan relevansinya dengan tujuan sebuah program studi, dan yang paling penting dia akan menunjukkan bahwa sang dosen konsisten dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa. Artinya kalau sang dosen memberi nilai A, dia juga akan memberi nilai A. Ini penting untuk menjaga konsistensi kualitas pengajaran.

Bagaimana dari segi penelitian? Biasanya di setiap departemen sudah ada daftar jurnal yang diakui sebagai jurnal yang reputable. Seorang dosen boleh saja memberikan usulan jurnal baru yang nanti akan dievaluasi oleh departemen atau fakultas. Demikian juga konferensi internasional, sudah ada daftar konferensi internasional yang diakui sebagai media publikasi bermutu. Hal yang sama bisa dilanjutkan untuk mencakup jurnal nasional dan seminar nasional.

Kalau semuanya sudah terdefinisi dengan jelas, semua dosen tinggal berlomba menerbitkan hasil penelitiannya di berbagai jurnal dan konferensi internasional itu. Kriteria evaluasinya akan sangat mudah. Tinggal sebutkan saja berapa paper di jurnal internasional, berapa paper di konferensi internasional, dan berapa paper di jurnal dan seminar nasional.

Hal yang sama bisa dilakukan dengan tugas-tugas administratif, kemampuan menarik dana penelitian eksternal, tugas-tugas pengabdian masyarakat, dan lain-lain.

Siapa yang akan mengevaluasi? Ya, seperti sudah saya katakan di atas, bentuk penilaian paling berbobot di dunia akademik adalah peer-review. Ini juga yang seharusnya dilakukan untuk kriteria promosi seorang dosen.

Setiap dosen (baik baru, lama, maupun senior) harus melakukan evaluasi tahunan. Bentuk evaluasinya adalah self-evaluation. Intinya setiap dosen akan diminta untuk menuliskan apa saja yang sudah dilakukannya selama tahun sebelumnya di setiap aspek penilaian, yaitu teaching, research dan community service.

Setelah itu, evaluasi tahunan itu dikirimkan ke rektor melalui dekan, dan kemudian dekan akan menunjuk satu orang (biasanya ketua departemen) untuk melakukan peer-review terhadap evaluasi diri yang sudah dibuat. Biasanya kemudian diikuti dengan diskusi. Kalau ada perbedaan pendapat, itupun dapat diungkapkan secara tertulis di dalam lembaran evaluasi itu, dan kemudian keduanya membubuhkan tanda tangan. Dari situ kemudian universitas mengeluarkan hasil evaluasi terhadap sang dosen, misalnya teaching = excellent, research = very good, community service = excellent.

Bagaimana dengan kriteria promosinya? Kan tinggal ditetapkan saja, misalnya CPNS bisa diangkat menjadi PNS dengan pangkat lektor bila laporan tahunannya minimal very good untuk semua kategori. Untuk promosi dari lektor menjadi lektor kepala, misalnya, harus punya nilai excellent di dua dari tiga kategori selama lima tahun berturut-turut. Demikian juga untuk promosi dari lektor kepala menjadi guru besar, bisa ditetapkan aturan yang sama, ditambah dengan dukungan dari penilai eksternal (internasional).

Evaluasi yang transparan ini tentu saja tidak akan terjadi kalau CPNS belum-belum sudah terbelunggu aturan yang sangat diskriminatif itu.

Penutup

Saya sepenuhnya sadar bahwa posisi ITB sangat terikat dengan aturan-aturan dari pusat, seperti yang diungkapkan oleh Pak Ardhana dalam komentarnya di blog ini:

Bahwa ITB dalam kondisi saat ini, belum sepenuhnya dapat mengatur dirinya sendiri (BHMN penuh) maka aturan-aturan yang diberlakukan pun tidak dapat sepenuhnya ditentukan sendiri, termasuk pola penerimaan pegawainya. Isu akuntabilitas juga memojokkan ITB utk harus mengikuti segala aturan dan perundangan yang berlaku, kemudian disparitas kualitas badan-badan dan institusi di Indonesia memungkinkan terjadi penyamaan yang tidak realistis tersebut

Saya tahu persis, ITB sudah berupaya cukup keras untuk mengabaikan aturan-aturan yang sangat ridiculous. Maksud dari posting-posting saya ini bukanlah untuk menyalah-nyalahkan ITB ataupun Panitia Seleksi CPNS ITB.

Kalaupun ada yang saya salahkan itulah sistem kepegawaian PNS yang sangat tidak efisien. Dan kalau ada yang saya sesalkan adalah ketidakmauan (atau apapun sebab lainnya) ITB untuk segera melepaskan diri dari sistem yang tidak efisien itu.

Kepada para pembaca blog ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas segala komentarnya. Posting saya ttg rekrutmen ITB bukanlah ungkapan kekecewaan saya, I knew that these stupid things are coming.

Posting ini juga jangan dilihat sebagai ungkapan penyesalan saya. Tidak saya tidak menyesal sudah mendaftar ke ITB. Kalau lolos seleksi insya Allah saya akan pulang pada waktunya nanti. Bahwa saya sudah sampai di titik ini (sudah mendaftar dan sudah ikut tes), itu saja sudah saya syukuri. Ketika saya berangkat ke Bandung, tidak ada yang bisa memberi jaminan bahwa berkas lamaran saya akan diterima, karena persyaratan administratif yang masih kurang.

Dengan resiko berkas lamaran tidak diterima pun, saya tetap pulang. Perjalanan saya menghabiskan biaya sekitar 1500an dolar (Patsy: tidak, tidak mungkin di-reimburse), itupun saya tanggung sendiri.

Posting-posting saya ini haruslah dilihat sebagai upaya saya untuk menyempurnakan usaha. Just in case, saya tidak lolos seleksi, hanya ketiga posting inilah yang bisa saya sumbangkan untuk kemajuan ITB. In any case, saya senang sekali sudah bisa mengikuti semua proses seleksi itu. It’s an eye opener.

Di titik ini, saya hanya bisa pasrah. Kalau diterima ya syukur, kalau tidak diterima ya syukur juga. Saya tidak menyesal karena saya sudah berusaha.

These three postings are my three cents.